Memperluas pemakaian mobil hybrid bisa menjadi solusi menekan pemakaian bahan bakar. Sudah terbukti bahwa mobil bertenaga kombinasi mesin dan motor listrik (hybrid) jauh lebih hemat BBM dan ramah lingkungan. Bisa dibayangkan jika Indonesia dipenuhi mobil hybrid. Beban subsidi bahan bakar yang ditanggung pemerintah pasti tidak sebesar saat ini.
Sayangnya, solusi ini tidak dipahami mendalam oleh pemerintah kita. Sehingga pemberian fasilitas insentif fiskal buat mobil hybrid hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Makanya jangan heran jika banderol Toyota Prius yang dijual lewat IU (importer umum) masih selangit (Rp 500 jutaan).
Soal insentif mobil hybrid, pemerintah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Mengacu PP 1/2007 tadi, perusahaan otomotif di dalam negeri yang memproduksi mobil hybrid akan mendapatkan sejumlah fasilitas pajak. Antara lain Pajak Penghasilan (PPh). Sepintas niat pemerintah cukup bijak karena akan mendorong pengembangan mobil hybrid nasional.
Namun melihat fakta dilapangan, tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab Toyota sendiri yang telah menjual lebih dari 1 juta unit Prius ke berbagai Negara, basis produksinya masih di Jepang.
Jika pemerintah masih ngotot dengan PP 1/2007 dan produsen mobil hybrid tidak tertarik investasi di Indonesia, maka fenomena mobil hybrid untuk menekan pemakaian BBM sampai kiamat tidak akan terwujud.
Padahal jika niatnya untuk menekan pemakaian BBM, pemerintah bisa mengikuti jejak Amerika. Pemerintah adikuasa tersebut memberikan insentif khusus buat mobil hybrid tanpa syarat. Ratusan ribu Prius terjual di Amerika dan Toyota tetap mengirimnya dari Jepang.
Kesimpulannya, mempertimbangkan isu krisis BBM dan global warming, pilihan pemerintah tinggal satu. Ikuti jejak Amerika. Berikan fasilitas insentif fiskal buat mobil hybrid tanpa syarat
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar